PATTIRO: Pengaturan Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan DPRD Wajib Ditetapkan Pemerintah

Jakarta, 19 Agustus 2014, Kompas – Kajian Lembaga Ketahanan Nasional, seperti diungkapkan Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji, menyimpulkan bahwa korupsi berpotensi sangat tinggi dalam menurunkan ketahanan nasional. “Lemhannas mengkaji, korupsi berpotensi menurunkan ketahanan nasional, tidak hanya di hilir, tetapi juga di hulu,” ujar Budi di sela pembukaan kegiatan pembekalan dan pemantapan anggota DPR gelombang ketiga,

Memo Kebijakan #4, 2014 | Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Membangun Sistem Mitigasi Korupsi di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PADA Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta 1.221 pegawai negeri sipil. Untuk mencegah korupsi

Tanggapan atas Kebijakan ‘Pembiaran’ Pemerintah: Mitigasi Korupsi di Lingkungan DPRD Diabaikan KEMENDAGRI

[Jakarta, 18 Agustus 2014] Pada Harian Kompas, edisi Rabu, 13 Agustus 2014, Djoher­mansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, sejak 2005 hingga 1 Juli 2014, 3.169 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah terjerat korupsi. Di samping itu, ditambah pula dengan 284 kepala daerah dan wakil kepala daerah,