SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

LOGO-LOGO-Koalisi-MasSipilDBHDR

SIARAN PERS

KOALISI MASYARAKAT SIPIL

OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

Jakarta, 14 Januari 2018

 

Outlook Kebijakan Anggaran Sektor Hutan dan Lahan Tahun 2018

 

“Capaian Kinerja Perhutanan Sosial Baru 6%, KLHK Perlu Terobosan Baru di Tahun 2018”

Dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah telah menargetkan luas areal perhutanan sosial sebesar 12,7 juta ha. Sayangnya , memasuki tahun ketiga, baru 6% dari target yang terealisasi. Agar target 12,7 juta ha bisa tercapai di tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu mengejar sisa capaian sebesar 94% dalam dua tahun kedepan.

Koalisi Optimalisasi Dana Bagi Hasil (Koalisi DBH DR) yang terdiri dari beberapa lembaga, yaitu Indonesia Budget Center (IBC), PATTIRO, Q-BAR, FITRA Provinsi Riau, JARI Indonesia Borneo Barat, Kawal Borneo Community Foundation, JANGKAR, PLH KALTARA, MITRA INSANI dan Institut Sikola Mombine memandang KLHK telah melakukan terobosan di tahun 2018, yaitu dengan menaikkan anggaran untuk perhutanan sosial 152%. “Dari jumlah ini, alokasi anggaran penyiapan areal perhutanan sosial tahun 2018 naik sebesar 242% dibandingkan anggaran tahun 2017”, ungkap Roy Salam dari Indonesia Budget Center.

 Namun demikian, Koalisi mengingatkan KLHK untuk lebih serius lagi di dalam mengejar target 12,7 juta ha. “Untuk tahun 2018 dan 2019, kami berharap agar KLHK juga melakukan terobosan lainnya, terutama melakukan upaya sinergi dengan program/kegiatan lainnya, baik di internal KLHK maupun dengan Kementerian lainnya. Sinergi antara Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) yang bertanggung jawab untuk capaian target 12,7 juta ha perhutanan sosial dengan Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) yang bertanggung jawab untuk capaian kinerja rehabilitasi hutan dan lahan, “ tambah Maya Rostanty dari PATTIRO.

Anggota koalisi lainnya, yaitu Bejo Untung menjelaskan bahwa jika ingin terjadi akselerasi capaian kinerja, sinergi antara dua Direktorat Jenderal ini mutlak harus dilakukan, mengingat ada keterkaitan yang sangat erat antara rehabilitasi hutan dan lahan dengan perhutanan sosial. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis akan sukses jika ada keterlibatan dari masyarakat, dimana saat ini Ditjen PSKL memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat di dalam mengelola hutan. Jika sinergi ini dapat terjadi, maka Ditjen PDASHL juga akan terbantu dalam mencapai capaian target rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 5,5 juta ha sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019.

 “Perlu diketahui bahwa capaian tahunan rehabilitasi hutan dan lahan sangat kecil, termasuk jika dibandingkan dengan capaian di era SBY dimana pada tahun 2012 realiasi rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 509.523 ha, 2013 sebesar 664.047 ha dan 2014 sebesar 486.858 ha. Koalisi mencatat, Laporan Kinerja Laporan Kinerja Ditjen PDASHL Tahun 2016 menyatakan bahwa sasaran program adalah “meningkatkan tutupan hutan di hutan lindung dan lahan” dengan indikator kinerja “luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun”. Capaian kinerja diklaim berhasil dikarenakan realisasi sebesar 64.774 ha lebih tinggi dibandingkan target sebesar 38.000 ha. Maka dicermati disini terkait narasi indikator kinerja “luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun”, apakah berarti Ditjen PDASHL hanya melakukan rehabilitasi di hutan lindung. Jika ya, lantas siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai target berkurangnya 5,5 juta lahan kritis?,” imbuh anggota koalisi lainnya, Maya Rostanty.

 Selain itu, KLHK perlu meningkatkan sinergi dengan Kementerian Desa dan Pemerintah Daerah. Data yang dihimpun oleh Koalisi dari 15 provinsi menunjukkan rendahnya alokasi anggaran untuk perhutanan sosial (rata-rata hanya 1,5% atau Rp 800 juta dari Belanja Urusan Kehutanan) dan rehabilitasi hutan dan lahan (rata-rata hanya 9,4 % atau Rp 13,7 miliar dari Belanja Urusan Kehutanan. Dalam rangka meningkatkan alokasi anggaran perhutsos dan rehabilitasi hutan dan lahan, Kementerian Desa perlu digandeng agar mengoptimalkan Dana Desa. Sedangkan Pemerintah Daerah perlu digandeng untuk mengoptimalkan DBH DR yang dikelola oleh provinsi (mulai tahun 2017) maupun sisa DBH DR sampai dengan tahun 2016 yang masih mengendap di rekening kabupaten/kota yang jumlahnya sekitar 6,8 triliun. “Untuk mengakselerasi penggunaan DBH DR, Koalisi mengapresiasi terbitnya PMK No 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang merupakan revisi dari PMK No 126/PMK.07/2007. PMK ini merupakan respons atas keluhan dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan di dalam menggunakan DBH DR karena aturannya yang dipandang terlalu kaku, “ tambah Ahmad Taufik.

 Sedangkan untuk pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), capaian kinerja dari KLHK sangat baik, yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah titik api secara signifikan sebesar 99% di tahun 2017, dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Namun demikian, pemerintah tidak boleh lengah. Upaya-upaya pencegahan Karhutla secara sistematis perlu terus dilakukan di tahun 2018.

Koalisi Masyarakat Sipil

Indonesia Budget Center (IBC), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO Jakarta), FITRA Riau, JARI Borneo Barat, Perkumpulan Lintas Hijau (PLH Kaltara), Kawal Borneo Community Foundation (KBCF Kaltim), KARSA Sulteng, Sikola Mombine Sulteng, Jaringan Advokasi dan Kebijakan Anggaran (Jangkar Papua Barat), QBAR Sumbar, Yayasan Mitra Insani.

 

Contact Person:

Roy Salam (081341670121)

Maya Rostanty (081210723029)

PATTIRO Latih Komunitas tentang Kebencanaan agar Tangguh Menghadapi Perubahan Iklim

WhatsApp Image 2018-01-10 at 13.03.41Sebagai negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 pulau, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan kejadian cuaca ekstrem menjadi masalah utama. Dampak perubahan iklim ini mulai dirasakan di berbagai wilayah, terutama yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Salah satunya Provinsi Jawa Timur. Selain dampak perubahan iklim, intensitas bencana di Jawa Timur juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Jenis bencana yang banyak terjadi yaitu banjir dan longsor, selain gempa, tsunami, kekeringan, puting beliung, kebakaran, teror dan letusan gunung berapi. Kabupaten Blitar merupakan daerah yang rawan terkena dampak perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur. Dalam kurun Januari–Juli 2016 Kabupaten Blitar menghadapi situasi bencana seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, puting beliung, langka air, tersambar petir, lahar dingin, angin ribut, dan ROB. Bahkan belum lama ini telah terjadi bencana longsor dan banjir yang cukup parah. Dampak perubahan iklim ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah semata, tapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat sampai ke tingkat desa.

PATTIRO melalui dukungan APIK USAID, memperkuat peran aktif masyarakat di Desa Semen dan Kelurahan Sutojayan dalam menghadapi adaptasi perubahan iklim serta mendorong Pemerintah Desa dan Kabupaten untuk mengintegrasikan rencana aksi komunitas dalam menghadapi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan desa dan kabupaten.

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, tanggal 20-21 Desember 2017 lalu, PATTIRO menyelenggarakan Pelatihan Kebencanaan bagi masyarakat di Desa Semen dan Kelurahan Sutojayan yang tergabung dalam Forum Adaptasi Perubahan Iklim dan Penanggulangan Resiko Bencana (Forum API-PRB). “Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat bencana”, ujar Imam Karya Bakti, Program Manager PATTIRO.

“Dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat terlatih dan siap tanggap terhadap bencana yang terjadi di desa mereka maupun di luar desa mereka, dan mereka telah siap dan memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi di lingkungan mereka”, tambah Imam.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar dengan materi pelatihan yang mencakup, konsep penanggulangan tanggap darurat bencana, tim reaksi cepat, mekanisme kedaruratan penyelamatan pengungsi, kesehatan, dan logistik. “Kehadiran narasumber dari BPBD sangat membantu kami dalam upaya mensinergikan program-program kebencanaan yang dilakukan oleh Pemda agar Forum API-PRB ini dapat menjadi mitra pemerintah dalam penanggulangan bencana”, imbuh Imam lagi.

Masyarakat dari Forum API-PRB ini pun merasakan manfaat dari pelatihan yang mereka dapatkan. “Dengan mengikuti pelatihan ini, kami mendapatkan ilmu baru tentang kebencanaan, peringatan dini bencana, dan Forum API-PRB ini harus berada di depan dan sigap ketika terjadi bencana”, ujar Kusnadi ketua Forum API-PRB Kelurahan Sutojayan.

Hal senada juga dirasakan oleh Pemerintah Desa Semen, yaitu dengan mengikuti pelatihan kebencanaan mereka semakin memahami bagaimana seharusnya menghadapi bencana. “Kami jadi semakin mengerti apa yang seharusnya dilakukan ketika terjadi bencana, harapannya dengan pelatihan dan adanya program ini, masyarakat semakin solid dan didukung oleh semua pihak, bermanfaat bagi masyarakat, dan Desa semakin tangguh menghadapi bencana”, kata Slamet Suyanto Kepala Desa Semen.

Menyoroti tingkat partisipasi perempuan dalam pelatihan ini, menurut Beni Trimaningsih, Fasilitator Desa Semen, mereka tidak hanya hadir tapi juga aktif berpendapat. “Keterlibatan perempuan sudah sangat baik, dan mereka aktif tidak hanya dalam pelatihan ini, tapi juga dalam berbagai forum kegiatan lainnya. Mereka mewakili perwakilan dari berbagai unsur organisasi yang ada di desa, seperti PKK, LPMD, Posyandu, Kader Desa, BPD, Karang Taruna, dan anggota Forum API-PRB”, ujar Beni.

Mengawali Program Baru, PATTIRO Selenggarakan Workshop Perencanaan Program

LAPOR!SP4NBerkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, Pemerintah Indonesia terus melanjutkan upaya mendorong reformasi birokrasi di sektor publik, salah satunya melalui pengelolaan pengaduan. Saat ini Pemerintah telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dikenal dengan LAPOR!SP4N dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, administrasi kependudukan, dan bantuan sosial. LAPOR!SP4N saat ini telah menangani lebih dari 10.000 pengaduan setiap bulannya dan berupaya memberikan respon atas pengaduan dari warga masyarakat dan proses penyelesaiannya dalam waktu lima hari.

Melalui pengelolaan pengaduan, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengembangkan hubungan yang lebih baik dan memahami kebutuhan masyarakat, serta terbangun kepercayaan masyarakat melalui masukan yang diberikan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Sistem pengelolaan pengaduan ini juga menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan hubungan yang bertanggung jawab antara pemerintah dan warga masyarakat.

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pengelolaan pengaduan, PATTIRO yang didukung oleh CEGAH USAID menjalankan program dengan durasi 4 bulan, mengembangkan naskah akademik tentang pembentukan jabatan fungsional pengelola pengaduan pelayanan publik. Implementasi program ini dilakukan sebagai dukungan terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenAPN-RB), Ombudsman RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP) di dalam melaksanakan roadmap pengembangan LAPOR!SP4N.

Untuk mengawali implementasi program serta menyusun rencana kegiatan, tanggal 15 Desember 2017, PATTIRO menyelenggarakan Workshop Perencanaan Program yang dihadiri oleh CEGAH USAID, KemenPAN-RB, Ombudsman RI, dan KSP. “Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan pemahaman dan perspektif antara PATTIRO, KemenPAN-RB, ORI dan KSP, serta pemangku kepentingan lainnya tentang output yang akan dihasilkan, dan berbagi pengalaman pembentukan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) sebagai masukan dalam perencanaan program” ujar Bejo Untung, Program Manager PATTIRO.

“Naskah akademik yang akan disusun ini akan menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri PAN-RB tentang jabatan fungsional pengelola pengaduan pelayanan publik”, tambah Bejo Untung.

Dalam proses diskusi, Ahsanul Minan dari CEGAH USAID menyampaikan perlunya penyusunan kajian Naskah Akademik tentang pengelola pengaduan ini dilatarbelakangi dari rekomendasi hasil kajian evaluasi terhadap LAPOR! SP4N. “Kajian itu merekomendasikan KemenPAN-RB membuat unit khusus yang menangani LAPOR!SP4N termasuk pengelolaan sistem, koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga, memantau efektivitas pengelolaan pengaduan; pelatihan dan dukungan teknis, berbagi praktik baik pengelolaan pengaduan antar instansi pemerintah, dan melaporkan hasilnya secara teratur. Unit khusus dimaksud harus memiliki kewenangan yang memadai untuk itu”, tegas Minan.

“Selain itu, staf admin LAPOR!SP4N yang ada di instansi pemerintah saat ini merupakan posisi sementara, karena belum ada pengaturan mengenai posisi khusus bagi petugas pengelola pengaduan, sehingga staf kurang memiliki motivasi dan kapasitas yang tidak memadai. Oleh karena itu, kajian itu merekomendasikan Pemerintah untuk mempertimbangkan pembentukan jabatan fungsional bagi pengelola pengaduan”, tambah Minan.

Kurnia dari Direktorat Jenderal Pengelola Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyampaikan pengalamannya dalam menyusun Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebijakan dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) yang dilakukan dengan target kurang dari 1 tahun. “Kami mengembangkan JF AKPD tahun 2014, mulai dari zero dengan target kurang dari satu tahun harus sudah ditetapkan, padahal anggaran belum tersedia”, ujar Kurnia.

“JF AKPD ditetapkan bulan November 2014, proses ini kurang dari satu tahun dari saat memulai menyusun JF. Untuk mempercepat proses penyusunan, di awal kami telah melibatkan KemenPAN-RB dan BKN”, ujar Kurnia memberikan tips buat PATTIRO.

Kurnia menegaskan, dalam penyusunan JF ini sangat penting merumuskan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas pokok JF, tugas tambahan yang menjadi tugas-tugas penting di luar tugas pokok, serta wewenang sampai tingkat eksekusi dan tindaklanjut.

Senada dengan yang disampaikan Kurnia, Muhammad Imanuddin, Asdep Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Deputi Pelayanan Publik, KemenPAN-RB, juga menyampaikan pentingnya menginventarisasi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pengelola LAPOR maupun analis. “Dalam menyusun JF pengelola LAPOR ini, sejauhmana kita mampu menginventarisir tugas-tugas, beban kerja, apakah cukup sebagai justifikasi bahwa JF ini memang dibutuhkan”, ujar Iman.

“Kita harus bisa memberikan pekerjaan yang cukup dari segi beban kerja dan spesifik dari sisi fungsi. Jika terlalu sedikit atau terlalu umum, maka bisa jadi orang akan beranggapan bahwa pekerjaan mengelola LAPOR ini tidak dibutuhkan JF khusus, tetapi bisa dilakukan oleh JF umum”, tegas Iman.

Menanggapi hal tersebut, Bejo Untung menyampaikan dalam proses penyusunan kajian akan dilakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kapasitas yang relevan dengan JF ini.