Policy Brief | Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat

2017.02.27.PB.PENETAPAN.DESA.ADAT_Page_1

Ketentuan tentang desa adat dalam UU Desa membawa harapan baru bagi pengakuan masyarakat adat di Indonesia. Namun dalam implementasinya, berdasarkan penelitian tentang penetapan desa adat di Kabupaten Siak, Riau, masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum adanya regulasi dalam pengubahan status desa menjadi desa adat, tidak adanya pengawasan dari pemerintah provinsi atau pusat, dan penyederhanaan proses penetapan desa adat ke dalam proses-proses administratif yang belum dapat merepresentasikan kompleksitas dinamika sosial masyarakat.
Tata pemerintahan desa di Indonesia terus menerus mengalami perubahan, seiring dengan perubahan era atau rezim pemerintahan. Hal ini tampak pada besar kecilnya kewenangan desa, mulai dari era Kolonial Belanda, era Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), Orde Baru, hingga era Reformasi. Adanya perbedaan kewenangan desa dalam setiap era tersebut terjadi, karena masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pemberian wewenang kepada pemerintah desa.

Siaran Pers Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

Siaran Pers

Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017

Pengangkatan Kembali Anggota Komisi Informasi tanpa Seleksi Ulang, Mahkamah Konstitusi Nyatakan Inkonstitusional dan melanggar Pasal 33 UU KIP

Pengangkatan Anggota Komisi Informasi, termasuk di periode yang kedua, harus melalui proses seleksi. Demikian inti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang disampaikan Majelis Hakim di gedung MK (7/2/17). Putusan ini merupakan respon atas permohonan judicial review (JR) terhadap pasal 33 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) perihal tafsir frasa “Dapat diangkat kembali”.

Permohonan JR ini dipicu oleh tindakan Gubernur Provinsi Gorontalo, yang mengeluarkan Surat Keputusan No. 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019, tertanggal 13 Agustus 2015. Dalam SK tersebut, Anggota KI Provinsi Gorontalo diangkat oleh Gubernur untuk periode kedua tanpa proses seleksi, sebagaimana ketentuan pasal 30 dan pasal 32 UU KIP.

Dalam putusannya, MK menyatakan pengangkatan kembali secara langsung tanpa melalui proses seleksi -sebagaimana yang terjadi pada Komisi Informasi Provinsi Gorontalo- di samping bertentangan dengan pasal 30 ayat (2), pasal 32 ayat (1), ayat 2 dan ayat (3), juga telah menghilangkan hak publik untuk berpartisipasi, sekaligus mengawasi dan mengevaluasi kinerja Komisi Informasi. Termasuk juga menghilangkan peran DPR/DPRD dalam pengawasan Komisi Informasi. MK juga menegaskan mekanisme ini berpotensi mengganggu independensi KI (bias kepentingan pemerintah) serta berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak atas informasi publik.

Koordinator FoINI, Desiana Samosir, mengatakan “putusan MK ini, memperjelas bahwa pengangkatan kembali Anggota Komisi Informasi tanpa seleksi ulang adalah pelanggaran atas norma UU KIP dan inkonstitusional. Mengabaikan partisipasi masyarakat dan tidak transparan.Oleh karena itu pemerintah provinsi Gorontalo seharusnya segera mencabut SK tersebut” ujarnya.

FoINI sendiri, kata Desiana telah menyampaikan pendapatnya kepada Gubernur Gorontalo. Seperti diketahui, FoINI merupakan gabungan puluhan LSM di Indonesia dan para individu. Mereka mantan Anggota Komisi I DPR RI sebagai pembentuk UU KIP, mantan Anggota KI Pusat, mantan Tenaga Ahli KI Pusat, mantan Anggota Timsel KI Pusat, pengacara, dan para pegiat yang mengadvokasi lahirnya UU KIP.

Selain itu, pengacara FOINI, Wahyudi Djafar menyatakan “Dengan putusan MK ini, frasa “dapat diangkat kembali” telah memperoleh tafsir jelas. Bahwa UU yang menggunakan frasa “dapat diangkat kembali” haruslah ditafsir dapat dipilih kembali dengan mekanisme sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ingat, MK itu satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan UU. Presiden dan DPR saja wajib tunduk pada tafsir MK. Apalagi Gubernur,” pungkas Wahyudi.

Sebagaimana diketahui, pemohon judicial review ini antara lain: Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Muhammad Djufryhard (warga Gorontalo), dan Desiana Samosir (FOINI).

Contact Person:

Desiana Samosir (0813-6928-1962)

Wahyudi Djafar (0813-8208-3993)