PATTIRO: BPJS dan Puskesmas Harus Transparan Soal Dana Kapitasi JKN

PATTIRO mendesak pihak BPJS, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, dan Puskesmas mulai transparan soal penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana yang dikelola tersebut berasal dari iuran masyarakat sehingga masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban penggunaannya, baik secara langsung atau melalui Komite / Dewan Kesehatan sebagai bagian dari pemantauan sosial. Seiring pelaksanaan JKN yang berjalan hampir

Penandatanganan MoU antara BIGS Dengan Fak. Hukum UNPAD

Kolaborasi NGO dan Perguruan Tinggi perlu terus digalakkan. Hal ini yang dilakukan oleh BIGS sebagai lembaga riset dan advokasi. Bertempat di ruang Dekan Fakutas Hukum Universitas Padjadjaran, pada hari senin […]

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan UU MD3: Perubahan UU MD3 Abaikan Putusan MK dan Aspirasi Publik

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) (Indonesian Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), Indonesian Coruption Watch (ICW), Indonesian Budget Center (IBC), YAPPIKA) Kurang dari tujuh jam, Rapat Paripurna DPR 5 Desember