Siaran Pers Koalisi Reformasi Birokrasi

Siaran Pers

Jakarta, Rabu 22 maret 2017

Jual Beli Jabatan: Pengkhianatan Nawacita dan Lunturnya Reformasi Birokrasi

Pada awal tahun 2017, publik dikagetkan dengan pemberitaan terkait jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Bupati dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai tersangka, sedangkan beberapa nama lainnya masih dalam proses penyelidikan.

Apalagi, DPR RI berniat melemahkan pengawasan terhadap perekrutan pegawai pemerintah dengan merevisi UU ASN, yang ditengarai akan menghapuskan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang baru berumur dua tahun. Padahal, bila ditilik kinerjanya, KASN sudah menangani 555 kasus, dimana sejumlah 406 sudah selesai dan sejumlah 149 kasus masih dalam proses penyelesaian.

Tentunya, kondisi tersebut mencoreng semangat Presiden Jokowi dalam mereformasi birokrasi seperti yang tertuang dalam Program Nawacita.

“2. (dua) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi ……….”
“4. (empat) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.”

Dari, dua agenda prioritas di atas seharunya menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk berkomitmen menguatkan sistem rekrutmen dan pengawasan yang profesional dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, & Nepotisme) demi terwujudnya ASN (Aparatur Sipil Negera) yang berkualitas.

Jika revisi UU ASN ini disahkan, lembaga KASN dihilangkan, maka akan berdampak pada:
1. Pelemahan fungsi pengawasan sistem merit akan membuka celah untuk menyuburkan kasus korupsi dan jual beli jabatan di daerah.
2. Pembubaran KASN akan menjadi preseden buruk terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan UU ASN secara konsisten yang telah masuk dalam agenda Nawacita Presiden.
3. Menurunkan kualitas layanan publik karena birokrasi tidak memiliki mindset pelayanan namun hanya sebatas loyalitas pada pimpinan.
4. Makin kuatnya intervensi politik dan politisasi ASN dan birokrasi, karena tugas KASN salah satunya adalah mengawasi netralitas ASN.

Atas hal tersebut maka, koalisi #reformasibirokrasi merekomendasikan:
1. Menindak tegas pemerintah pusat atau daerah yang terbukti melakukan jual-beli jabatan, karena akan berdampak pada mundurnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
2. Menolak pembubaran KASN seperti yang tertuang pada RUU ASN.
3. Memperkuat lembaga KASN dengan memperjelas kewenangan KASN dalam melaksanakan pengawasan.

KASN pun perlu dikuatkan melalui pendekatan knowledge based, dengan memprioritaskan pentingnya pemahaman tentang sistem merit melalui sosialisasi atau kampanye atas inisiatif, akuntabilitas, dan kemanfaatan sistem. Sehingga instansi pemerintah pusat dan daerah sadar dan paham pentingnya implementasi merit system dan mendapatkan keuntungan dari sana.

Contact Person:

Yenny Sucipto (Fitra), 0813-3311-1446

Rohidin Sudarno (PATTIRO), 0878-8584-2819

Policy Brief | Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa

2017.03.13.Policy.Brief.Pemberdayaan.BPD.Untuk.Perkuat.Demokrasi.Desa-IND_Page_1

Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengusung semangat penguatan Desa sebagai entitas yang mandiri, yaitu suatu entitas yang dapat menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa campur tangan berlebih dari pemerintah (supra desa). Dalam mengatur urusannya sendiri itulah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu warga desa yang memiliki hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Demokrasi yang dimaksud bukanlah demokrasi formal seperti yang dipraktikkan di level negara, dimana partai politik menjadi instrumen utamanya. Demokrasi, di sini, dipahami sebagai suatu praktik yang mengedepankan konsensus dalam setiap pengambilan keputusan, yang melibatkan warga desa baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Praktik demokrasi desa sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Desa tidak melibatkan partai politik sebagai representasi warga, namun dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam konteks inilah, maka, pemberdayaan BPD menjadi penting untuk menguatkan demokrasi Desa.

Jaga Kelestarian Alam, Enam Desa di Malang Nyatakan Deklarasi Bersama

Jambore API PRB, MalangEnam Desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur yakni Desa Gajah Rejo, Sumber Agung, Ngabab, Ngroto, Karang sari dan Desa Wonokerto menyatakan komitmen bersama untuk menjaga kelestarian alam khususnya di Kabupaten Malang dalam acara Jambore Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana (API PRB) pada Sabtu, 18 Februari 2017 lalu.

Program Manager PATTIRO, Agus Salim mengatakan, hasil deklarasi akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten agar ikut membantu warga dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang dirasa merugikan mereka.

“Pemerintah Desa berharap, Pemerintah Daerah ikut membantu dengan memberi keleluasaan Pemerintah Desa dalam menata lingkungannya,” ucap Agus.

Acara pertemuan itu bertujuan juga, agar warga bisa saling belajar dari warga lainnya dalam menghadapi perubahan iklim. Acara yang diinisiasi oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) itu sendiri, merupakan rangkaian program API PRB yang telah berjalan selama delapan bulan.

“Dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, masyarakat harus membangun ketangguhan bersama dengan saling menguatkan, tidak bisa masing-masing,” tuturnya.

Lebih jauh, mengenai peningkatan kapasitasnya sendiri, Agus menerangkan, selama delapan bulan warga telah diberi pengetahuan dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menghadapi ancaman perubahan.

Agus mencontohkan, seperti di desa Ngabab dan Ngroto yang memiliki persoalan limbah rumah tangga. Kini, mereka sudah mampu mengolah limbah dengan menjadikannya pupuk atau menjual sampah plastik ke pabrik-pabrik pengolahan.

“Harapan kami, warga bisa menghadapi secara mandiri bencana akibat perubahan iklim, meskipun mereka tinggal di wilayah yang rentan,” tutup Agus.

Sekedar informasi, dipilihnya Kabupaten Malang dalam menjalankan program API PRB ini karena, Malang memiiki kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencan, terutama yang disebabkan oleh perubahan iklim. Hal itu juga dibuktikan oleh hasil kajian Kementrian Lingkungan Hidup di tahun 2012 yang menunjukan bahwasanya, suhu permukaan bumi di Malang meningkat 0,690 C dan,  curah hujan ektrim terus meningkat.

Kedua, belum ada pihak lain lain termasuk pemerintah Kabupaten Malang yang melakukan program serupa di enam desa tersebut. Terakhir, keenam desa tersebut terbiasa dijadikan lokasi intervensi berbagai program, walhasil, baik pemerintah maupun warganya memiliki tingkat penerimaan yang cukup baik.