Direktur PATTIRO: Revisi UU ASN Terlalu Dini

PATTIRO-MenolakRUUASN-MetroTV

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty (Tanty) menolak rencana revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tanty memandang rencana revisi terburu-buru mengingat UU tersebut baru disahkan 2014.

“Revisi ini kami pandang terlalu dini,” tegas Tanty saat berkunjung ke Kompleks Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa 22 Agustus 2017.

Tanty menjelaskan, DPR sebagai pelempar wacana revisi sebaiknya memberi ruang pemerintah melaksanakan UU ASN ketimbang mengubah. Apalagi, peraturan pemerintah (PP) masih belum semuanya dirampungkan.

“Lebih baik regulasi turunannya (PP) terbit dan UU bisa dilaksanakan dulu. Kalau tidak pas, ya (revisi dilakukan) memang setelah dilaksanakan. Ini kan belum terlaksana,” ucap Tanty.

Revisi juga dianggap menghambat reformasi birokrasi yang menjadi salah satu nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi bakal terseok apabila pembenahan terganjal regulasi.

Salah satu poin yang cukup signifikan ialah penghapusan Komisi ASN (KASN). Padahal, lembaga itu dibentuk untuk mengawasi sistem merit. Sistem merit mengawasi kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

Selain itu, jelas Tanty, DPR juga fokus pada pengangkatan honorer sebagai ASN secara otomatis. Tingginya concern DPR soal itu memunculkan kecurigaan isu ini bisa dipolitisasi karena tahun politik segera tiba.

Pengangkatan honorer secara otomatis juga bisa menimbulkan beban baru bagi pemerintah. “Kalau (revisi) ini jadi, menambah beban keuangan negara. Ini juga mencederai sistem merit (di mana) semua harus ikut seleksi,” tegas Tanty.

Program Manager PATTIRO Wawanudin membeberkan, dalam revisi, hilangnya KASN bakal mengembalikan kewenangan dan fungsi kepada Kementerian PAN RB. Setidaknya, ada 19 pasal yang dihapus terkait itu.

Wawan menganggap akan sangat lucu apabila Kementerian PAN RB mengawasi dirinya sendiri. “Jeruk makan jeruk.”

Pengawas, jelas Wawan, harus independen dan netral untuk memastikan sistem merit berjalan baik. Ia mengkhawatirkan arah merit sistem bila dilaksanakan oknum-oknum yang juga berada dalam lingkup ASN.

(OJE)

Sumber:

http://news.metrotvnews.com/politik/Dkq6gnQK-direktur-pattiro-revisi-uu-asn-terlalu-dini

Dirgahayu Republik Indonesia ke 72

PATTIRO-WEB-HUTRI72-500PX

Kehormatan hidup bukanlah ditentukan seberapa tinggi pendidikan, seberapa banyak ijazah akademismu, seberapa banyak bintang-bintang jasa bertaburan di dadamu, tapi kehormatan hidup itu ada ketika namamu melekat di hati orang-orang sekitarmu, kerjamu bermanfaat untuk rakyat banyak, dan doamu tiap bangun tidur memohon agar hari ini lebih baik dari hari kemarin.

PATTIRO Selenggarakan Expert Meeting Final Program Pengkawalan Revisi UU ASN

PATTIRO_20170802EXPERTMEETINGRUUASNPada tanggal 2 Agustus 2017, PATTIRO menyelenggarakan kegiatan Expert Meeting di Hotel Akmani dengan tema “Kelembagaan Pengawas Penerapan Sistem Merit”. Kegiatan ini merupakan kegiatan final dari serangkaian kegiatan program Regulatory Review UU ASN yang telah dilaksanakan. Dari kegiatan ini akan dihasilkan policy paper final yang akan didiseminasikan kepada para decision maker terkait, yaitu KASN, Kemenpan, DPR, KSP dan BKN.

Acara ini menghadirkan Dr. Laode Rudita dan Dr Lina Miftahul Jannah sebagai expert reviewer. Dr. Laode Rudita mengemukakan, “Perubahan dari sistem tertutup menuju sistem terbuka tidak bisa langsung dilakukan dalam waktu singkat, melainkan butuh waktu cukup lama untuk melaksanakan tahapan-tahapan menuju perubahannya. UU ASN dirasa belum efektif dalam tiga tahun ini karena dari segi yuridis, peraturan turunan UU ASN belum lengkap.”

“KASN merupakan partner KPK yang bertugas memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang fokus pada manajemen kepegawaian. Jadi wajar apabila banyak pihak yang tidak nyaman dengan keberadaan KASN.” Dr. Laode menambahkan.

Dr. Lina Miftahul Jannah sangat mengapresiasi upaya PATTIRO yang telah menyusun policy paper mengenai revisi UU ASN. Beliau juga mengemukakan bahwa UU ASN telah melakukan reformasi yang luar biasa di bidang kepegawaian, karena telah mengamanatkan didirikannya KASN. Dan seyogyanya, KASN diberi kewenangan untuk menindak penyimpangan dalam sistem merit, agar kinerjanya lebih optimal.

Tonny Sitorus, Asisten Komisioner KASN menuturkan, “Tanggung jawab KASN dalam mengawasi aparatur di semua kabupaten dan kota se-Indonesia bukanlah hal mudah. Di sisi lain kapasitas SDM KASN saat ini sangat minim, tentunya sulit untuk menciptakan reformasi birokrasi yang maksimal dan ideal. Oleh karena itu KASN butuh dukungan CSO yang merupakan wakil dari masyarakat sipil untuk turut serta berkontribusi dalam mengawasi sistem merit di daerah. Harapannya PATTIRO dapat membantu kinerja KASN di daerah, karena PATTIRO memiliki jaringan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.”

Para expert reviewer dan expert juga memberikan masukan terhadap policy paper terkait teori, data dan langkah implementatif dalam draft policy paper yang dipaparkan oleh Sad Dian Utomo (Senior Researcher PATTIRO). Pasca kegiatan expert meeting, PATTIRO akan memfinalisasikan policy paper berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh dari kegiatan expert meeting ini.