Antisipasi Masa Depan Pertanian, Desa Jatinom Gelar Pelatihan

2018-PATTIRO-PELATIHAN-DESA-JATINOM1Dampak perubahan iklim yang paling nyata terjadi pada sektor pertanian adalah terjadinya kerusakan (degradasi) dan penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air, infrastruktur pertanian, penurunan produksi dan produktivitas tanaman pangan, yang akan menghasilkan ancaman kerentanan dan kerawanan terhadap ketahanan pangan. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini akan meningkatkan angka kemiskinan. Betapa dahsyat dampak sosial-ekonomi yang akan terjadi bila sektor pertanian tidak diantisipasi.

Upaya melakukan antisipasi terhadap masa depan pertanian di Desa, PATTIRO melakukan kerja-kerja replikasi kegiatan di luar wilayah kerja program yang didukung oleh program APIK (Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan).

“Replikasi dilakukan ke Desa yang memiliki potensi rentan terhadap perubahan iklim, guna mendukung penguatan masyarakat dan pemerintah desa dalam menghadapi perubahan iklim di Kabupaten Blitar.” ujar Imam Karya Bakti, Program Manager PATTIRO.

Kegiatan replikasi program dilakukan di Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Pemerintah Desa berkenan menyelenggarakan pelatihan bagi kelompok tani dalam membuat pupuk organik, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2018 di tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Desa Jatinom. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya kemampuan petani di Jatinom dalam menghadapi perubahan iklim melalui penerapan teknologi adaptasi pembuatan pupuk organik. Hadir pada kesempatan tersebut Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan PPL Dinas Pertanian Kabupaten Blitar.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap petani dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida, menuju pertanian yang ramah lingkungan,” ungkap Taufik, Kepala Desa Jatinom. Kepala Desa Jatinom menyakini dalam upaya adaptasi perubahan iklim, penggunaan bioteknologi di bidang budidaya tanaman perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan sebagainya, dengan tetap mempertahankan tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan petani di Jatinom.

Rumuskan Rencana Kerja Tahunan, PATTIRO Selenggarakan Rapat Kerja Tahun 2018

PATTIRO-RAKER2018-2Tahun 2018, PATTIRO memasuki usia yang ke-19. Tahun ini juga merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra PATTIRO 2016-2018. Untuk melihat capaian pelaksanaan Renstra 2016-2018, bertempat di Jambu Luwuk Resort Bogor, tanggal 24-26 Januari lalu PATTIRO menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan (Raker).

“Setiap tahun, PATTIRO rutin menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) yang melibatkan seluruh Pegiat PATTIRO. Raker tahun ini diselenggarakan untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, dan peluang pengembangan program yang telah dilaksanakan di tahun 2017”, ujar Maya Rostanty, Direktur PATTIRO.

“Selain itu, yang terpenting dari pelaksanaan Raker ini adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan PATTIRO di tahun 2018, serta merumuskan Rencana Kerja tahun 2018”, tambah Yulius Hendra, Senior Advisor PATTIRO.

Di samping merumuskan Rencana Kerja, ada hal yang berbeda dari pelaksanaan Raker kali ini, yaitu memutakhirkan pengetahuan pegiat melalui update regulasi yang terkait dengan tiga fokus area PATTIRO yang dilakukan oleh seluruh Pegiat.

Update regulasi ini merupakan bagian dari knowledge management yang dibangun agar seluruh Pegiat PATTIRO dapat belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai isu-isu yang berkembang di luar terutama mengenai kebijakan-kebijakan terbaru yang menjadi ranah isu strategis PATTIRO”, tegas Maya.

Beberapa regulasi yang menjadi tema update regulasi, antara lain PP tentang Inovasi Daerah, PP tentang Partisipasi Masyarakat serta PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Binwas. Update regulasi ini sangat penting untuk melihat perkembangan di nasional yang menjadi hal penting untuk dipertimbangkan di dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018.

“Selain itu, perkembangan nasional lainnya yang perlu dicermati adalah Pilkada serentak di bulan Juni 2018 pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memasuki tahun keempat, revisi regulasi tentang Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), dan perkembangan terkait isu perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi)”, tambah Maya.

Terkait dengan capaian yang telah dihasilkan selama tahun 2017, Yulius Hendra menjelaskan hal ini dibagi dalam 4 aspek, yaitu kelembagaan, kebijakan, pengetahuan, dan masyarakat. Ke empat aspek ini didentifikasi melalui program-program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2017.

“Kami melihat capaian yang banyak teridentifikasi di tahun 2017 adalah adanya rekomendasi kebijakan yang kami hasilkan baik melalui Policy Brief maupun laporan riset yang dilakukan oleh PATTIRO, yang semakin membuktikan PATTIRO sebagai salah satu lembaga think tank di Indonesia, jelas Yulius.

Untuk membangun tim kerja yang solid dan saling mendukung satu sama lain, dalam kesempatan Raker ini juga dilakukan tim building Pegiat PATTIRO.

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

LOGO-LOGO-Koalisi-MasSipilDBHDR

SIARAN PERS

KOALISI MASYARAKAT SIPIL

OPTIMALISASI DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI

Jakarta, 14 Januari 2018

 

Outlook Kebijakan Anggaran Sektor Hutan dan Lahan Tahun 2018

 

“Capaian Kinerja Perhutanan Sosial Baru 6%, KLHK Perlu Terobosan Baru di Tahun 2018”

Dalam lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah telah menargetkan luas areal perhutanan sosial sebesar 12,7 juta ha. Sayangnya , memasuki tahun ketiga, baru 6% dari target yang terealisasi. Agar target 12,7 juta ha bisa tercapai di tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu mengejar sisa capaian sebesar 94% dalam dua tahun kedepan.

Koalisi Optimalisasi Dana Bagi Hasil (Koalisi DBH DR) yang terdiri dari beberapa lembaga, yaitu Indonesia Budget Center (IBC), PATTIRO, Q-BAR, FITRA Provinsi Riau, JARI Indonesia Borneo Barat, Kawal Borneo Community Foundation, JANGKAR, PLH KALTARA, MITRA INSANI dan Institut Sikola Mombine memandang KLHK telah melakukan terobosan di tahun 2018, yaitu dengan menaikkan anggaran untuk perhutanan sosial 152%. “Dari jumlah ini, alokasi anggaran penyiapan areal perhutanan sosial tahun 2018 naik sebesar 242% dibandingkan anggaran tahun 2017”, ungkap Roy Salam dari Indonesia Budget Center.

 Namun demikian, Koalisi mengingatkan KLHK untuk lebih serius lagi di dalam mengejar target 12,7 juta ha. “Untuk tahun 2018 dan 2019, kami berharap agar KLHK juga melakukan terobosan lainnya, terutama melakukan upaya sinergi dengan program/kegiatan lainnya, baik di internal KLHK maupun dengan Kementerian lainnya. Sinergi antara Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) yang bertanggung jawab untuk capaian target 12,7 juta ha perhutanan sosial dengan Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) yang bertanggung jawab untuk capaian kinerja rehabilitasi hutan dan lahan, “ tambah Maya Rostanty dari PATTIRO.

Anggota koalisi lainnya, yaitu Bejo Untung menjelaskan bahwa jika ingin terjadi akselerasi capaian kinerja, sinergi antara dua Direktorat Jenderal ini mutlak harus dilakukan, mengingat ada keterkaitan yang sangat erat antara rehabilitasi hutan dan lahan dengan perhutanan sosial. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis akan sukses jika ada keterlibatan dari masyarakat, dimana saat ini Ditjen PSKL memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat di dalam mengelola hutan. Jika sinergi ini dapat terjadi, maka Ditjen PDASHL juga akan terbantu dalam mencapai capaian target rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 5,5 juta ha sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019.

 “Perlu diketahui bahwa capaian tahunan rehabilitasi hutan dan lahan sangat kecil, termasuk jika dibandingkan dengan capaian di era SBY dimana pada tahun 2012 realiasi rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 509.523 ha, 2013 sebesar 664.047 ha dan 2014 sebesar 486.858 ha. Koalisi mencatat, Laporan Kinerja Laporan Kinerja Ditjen PDASHL Tahun 2016 menyatakan bahwa sasaran program adalah “meningkatkan tutupan hutan di hutan lindung dan lahan” dengan indikator kinerja “luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun”. Capaian kinerja diklaim berhasil dikarenakan realisasi sebesar 64.774 ha lebih tinggi dibandingkan target sebesar 38.000 ha. Maka dicermati disini terkait narasi indikator kinerja “luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun”, apakah berarti Ditjen PDASHL hanya melakukan rehabilitasi di hutan lindung. Jika ya, lantas siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai target berkurangnya 5,5 juta lahan kritis?,” imbuh anggota koalisi lainnya, Maya Rostanty.

 Selain itu, KLHK perlu meningkatkan sinergi dengan Kementerian Desa dan Pemerintah Daerah. Data yang dihimpun oleh Koalisi dari 15 provinsi menunjukkan rendahnya alokasi anggaran untuk perhutanan sosial (rata-rata hanya 1,5% atau Rp 800 juta dari Belanja Urusan Kehutanan) dan rehabilitasi hutan dan lahan (rata-rata hanya 9,4 % atau Rp 13,7 miliar dari Belanja Urusan Kehutanan. Dalam rangka meningkatkan alokasi anggaran perhutsos dan rehabilitasi hutan dan lahan, Kementerian Desa perlu digandeng agar mengoptimalkan Dana Desa. Sedangkan Pemerintah Daerah perlu digandeng untuk mengoptimalkan DBH DR yang dikelola oleh provinsi (mulai tahun 2017) maupun sisa DBH DR sampai dengan tahun 2016 yang masih mengendap di rekening kabupaten/kota yang jumlahnya sekitar 6,8 triliun. “Untuk mengakselerasi penggunaan DBH DR, Koalisi mengapresiasi terbitnya PMK No 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang merupakan revisi dari PMK No 126/PMK.07/2007. PMK ini merupakan respons atas keluhan dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan di dalam menggunakan DBH DR karena aturannya yang dipandang terlalu kaku, “ tambah Ahmad Taufik.

 Sedangkan untuk pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), capaian kinerja dari KLHK sangat baik, yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah titik api secara signifikan sebesar 99% di tahun 2017, dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Namun demikian, pemerintah tidak boleh lengah. Upaya-upaya pencegahan Karhutla secara sistematis perlu terus dilakukan di tahun 2018.

Koalisi Masyarakat Sipil

Indonesia Budget Center (IBC), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO Jakarta), FITRA Riau, JARI Borneo Barat, Perkumpulan Lintas Hijau (PLH Kaltara), Kawal Borneo Community Foundation (KBCF Kaltim), KARSA Sulteng, Sikola Mombine Sulteng, Jaringan Advokasi dan Kebijakan Anggaran (Jangkar Papua Barat), QBAR Sumbar, Yayasan Mitra Insani.

 

Contact Person:

Roy Salam (081341670121)

Maya Rostanty (081210723029)