Sambangi PATTIRO, Puluhan Orang Belajar Kelola Desa

Puluhan orang yang berasal dari Sulawesi Selatan menyambangi kantor sekretariat PATTIRO di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (24/11/16) Bukan ingin demontrasi, mereka hendak belajar bagaimana mengelola pemerintahan desa.

Mereka yang tergabung dari masyarakat dan aparatur desa di dua kecamatan (Bantaeng dan Ere Merasa), Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan disambut langsung oleh Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya Rostanty.

Fasilitator kegiatan, Suryani Hajar mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih masyarakat dalam mengawasi pemerintahan desa, “Peran masyarakat sangat signifikan dalam proses pembangunan desa,” tutur dia dalam acara tersebut, PATTIRO, Pasar Minggu, Kamis (24/11/16).

Hal itu dikuatkan oleh Program Manager PATTIRO, Agus Salim yang mengatakan, desa sudah diberikan sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu akan tercapai jika, ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

“Jadi masyarakat harus peduli terhadap pemerintah desanya sendiri,” tambah Agus.

Dalam kesempatan tersebut, PATTIRO juga mengenalkan laman kedesa.id yang merupakan laman bersama yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman terkait penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Salah seorang warga dari Kecamatan Bantaeng, Mukri menyambut baik adanya portal bersama tersebut. Baginya, dengan portal tersebut keluhan yang selama ini dialami masyarakat desa dapat terinformasikan secara luas dan dapat segera diselesaikan.

Terlebih, di tempat ia tinggal. Kerap kali petani jagung menanggung kerugian saat masa panen. Hasil pertanian yang melimpah tidak merta mensejahterakan mereka. Pasalnya, dalam pengaturan harga, para pedagang lah yang menentukan.

“kami berharap, PATTIRO bisa bekerja sama dengan Bappeda Bantaeng untuk mengurusi masalah di desa ini,” ucapnya.

Tingkatkan Keterbukaan, Komisi Informasi Dorong Peningkatan Kapastitas Aparatur Desa

Guna mendorong keterbukaan informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rumadi Ahmad menekankan, kapasitas aparatur desa wajib dtingkatkan dalam melayani masyarakat desa.

“Karena kalau tidak, mereka bisa menjadi bulan-bulanan masyarakat,” ungkapnysa pada diskusi pembahasan Pedoman Layanan Informasi Publik Desa yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) , Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (21/11).

Pasalnya, ungkap Rumadi, belum banyak desa menerapkan keterbukaan informasi yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, “Keterbukaan informasi masih pada level kabupaten. Itupun, tidak smeua kabupaten. Artinya, belum semua level kabupaten melek keterbukaan informasi, apalagi level di bawahnya, level desa,” tambah pria berkacamata itu.

Rumadi menuturkan, terdapat dua jenis informasi yang dapat dibuka. Pertama, informasi yang sifatnya wajib dipublikasikan tanpa diminta oleh masyarakat. Kedua, informasi yang harus didahului oleh permintaan masyarakat jika ingin dipublikasikan.

“Nah, informasi yang tidak setiap saat itu yang masih kita bicarakan,” tutur dia.

Meski terdapat perbedaan jenis informasi, Rumadi menekankan, keterbukaan informasi merupakan hak setiap warga di strata manapun.

“Keterbukaan informasi bukan hanya menjadi kepentingan elit nasional atau politik. Tapi keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat desa,” ujar dia.

Sebab itu, dalam menguatkan upaya peningkatan keterbukaan informasi di level desa, Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya Rostanty menyarankan, aturan atau pedoman tentang layanan informasi publik desa seyogyanya dibuat sederhana agar mudah diterapkan oleh pemerintah desa.

“Sehingga pemerintah desa lebih cepat dalam mempersiapkannya,” imbuh dia di lokasi yang sama.