Citizen Voices, Community Solutions : Designing Better Transparency and Accountability Approaches to Improve Health

Citizen Voices, Community Solutions Designing Better Transparency and Accountability Approaches to Improve Health_Page_01The Transparency for Development (T4D) study was designed to answer the question of whether a community-led transparency and accountability program can improve health outcomes and community empowerment, and, if so, how and in what contexts. To answer this question, researchers and civil society organization partners began by co-designing a program that would activate community participation to address myriad barriers to proper maternal and newborn care, with the ultimate goal of improving maternal and newborn health outcomes. This report presents the design of the program that was then implemented in 200 villages in Tanznia and Indonesia and studied using a mixed methods impact evaluation. In addition to detailing the program, the report outlines how we got there describing a number of principles that informed some distinguishing features of the program, as well as an iterative design process that defined other features through trial and error.

The program was designed to adhere to six principles: It was 1) co-designed with embedded and experienced in-country partners to be 2) health-focused rather than service delivery-focused, 3) locally relevant, 4) community-driven, 5) non-prescriptive, and 6) largely free of resources from outside the communities that received it. These design principles were defined by the researchers and partners seeking to use T4D to innovate in important ways that differed from the standard approaches commonly employed in transparency and accountability programs. First, the program was designed to mobilize citizens to solve health problems, rather than mobilizing them around a particular governance or service delivery problem. In doing so, the T4D program leaves open the possibility that communities might try to solve these problems by improving existing health services, self-help, or self-organizing or mobilizing other community members to increase the utilization of existing services.

Second, the T4D program leaves significant space for communities, rather than external experts or civil society organizations, to determine whom they will target with their actions (from frontline service providers to local politicians, to other community members, as well as regional or national politicians and health officials). It also allows communities to choose the nature of their actions, allowing them to educate, confront, or work with allies, or to take a different approach altogether. Finally, the program attempts to create space for communities to iterate and learn from their successful and less successful actions, in the hopes that iteration will improve their chances of achieving positive impact.

Indonesia’s Village Law: enabler or constraint for more accountable governance?

2017_11_01_MAVC_Indonesia’s_Village_Law_Enabler_or_Constraint_for_MoreAccountableGovernance_Page_01Berbagai upaya memajukan dan menyejahterakan desa telah dilakukan berbagai pihak dan mencapai puncak  pencapaian dengan diundangkannya UU Desa yang dinilai sebagai kebijakan paling progresif sepanjang sejarah perjuangan desa. Kebijakan dimaksud diantaranya terkait dengan Dana Desa, yang sumbernya relatif banyak,  sebagaimana disebutkan dalam UU Desa Pasal 72 ayat 1 yang menyatakanpendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa); alokasi APBN; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%); alokasi dana Desa (bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dengan besaran minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus); bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; serta lain-lain pendapatan desa yang sah.  Selain itu, jika PemerintahKabupaten/Kota tidak memberikan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan, maka Pemerintah (pusat) dapat “menghukum” daerah dengan melakukan penundaan dan atau pemotongan dana yang sedianya diterima daerah tersebut, yaitu sebesar alokasi dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa (Pasal 72 ayat 6 UU Desa). Ini merupakan kebijakan yang progresif. Pemberian dana untuk desa dari Pemerintah pusat misalnya, selama ini tidak pernah ada. Besarannya pun tidak main-main. Jika dikalkulasi, tiap desa setidaknya mendapat sekitar Rp700 juta per tahun. Begitu pula dengan dana untuk desa sebesar 10% yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana dimaksud bukan hanya dana yang ditransfer ke daerah.  Dengan besaran dana keseluruhan mencapai Rp104,6 triliun, jika dibagi sekitar 72.000 desa, maka total dana yang diterima tiap desa mencapai angka Rp1,4 miliar per tahun per desa. Kebijakan progresif lainnya terkait dengan kewenangan desa. Desa kini memiliki sejumlah kewenangan mulai dari kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, hingga pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa (Pasal 18). Bandingkan dengan kewenangan desa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (yang telah direvisi) Pasal 206, yang tidak secara spesifik memberi perhatian kepada kewenangan desa karena hanya menyebut bahwa kewenangan desa merupakan bagian dari urusan pemerintah yang didistribusikan menjadi kewenangan desa.

Dengan pemikiran ini, penelitian ini bertujuan untuk menguji pelaksanaan UU Desa, dan pertimbangkan keadaan di mana ia bisa membantu memberi pemerintahan desa – terjebak selama berpuluh-puluh tahun dalam bidang politik patrimonialisme – karakter yang lebih demokratis. Juga berusaha menggali faktor-faktor yang mempengaruhi individu kepala desa menjadi reformis. Dalam konteks kerja PATTIRO yang lebih luas, studi ini ditetapkan sebagai pembelajaran tentang pelaksanaan UU Desa yang dapat mempromosikan praktik yang baik di tingkat lokal pemerintahan. Untuk membaca lebih jauh mengenai hasil studi ini, silahkan membaca atau mengunduhnya dibawah ini. Laporan hasil studi masih tersedia dalam Bahasa Inggris.

Policy Paper | Menimbang Revisi UU ASN dan Dampaknya Terhadap Sistem Merit di Indonesia

2017.11.01.POLICYPAPER.MENIMBANG.REVISI.UU.ASN.DAN.DAMPAKNYA.TERHADAP.SISTEM.MERIT.DI.INDONESIAUndang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) berlaku sejak diundangkannya yaitu 15 Januari 2014. Terbitnya UU ASN ini merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Meski telah diberlakukan sejak tiga tahun yang lalu, UU ASN belum dapat diterapkan secara efektif. Salah satunya karena peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikannya belum terselesaikan. Baru dua peraturan pelaksana yang rampung, yaitu Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN yang terbit 16 September 2015 dan Peraturan Pemerintah  No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan pada 7 April 2017. Meski demikian, DPR-RI melalui hak inisiatifnya mengusulkan untuk merevisi UU ASN.

Untuk merespon hal ini, PATTIRO telah menyusun Policy Paper yang menyoroti dua poin penting dari revisi UU ASN yang diusulkan DPR-RI yaitu keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan kejelasan definisi, keadilan dan kepastian hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan sistem merit di Indonesia. Selengkapnya dapat dibaca dan di unduh dibawah ini.