Fact Sheet : Membangkitkan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa

2017.04.Factsheet.Membangkitkan.Ekonomi.Desa.Melalui.BUMDes

Lahirnya UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan penekanan lebih pada aspek kemandirian, dimana proses pembangunan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Keberadaan BUM Desa merupakan salah satu upaya konkret dalam mewujudkan otonomi Desa yang sesuai dengan amanah UU Pemerintah Daerah. Pemerintah Desa dapat mengelola aset dan potensi Desa dengan kreatif, inovatif dan mandiri melalui kepemilikan BUM Desa, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di Desa serta memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dalam mengakses modal kerja. Dengan demikian, BUM Desa diharapkan perannya untuk mengatasi problem kemiskinan di Desa dan meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar di Desa.

Pada tahun 2016, sebagaimana dilansir dalam situs resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), jumlah BUM Desa di Indonesia mencapai 12.115 badan usaha. Jumlah tersebut sudah melampaui target pembentukan 5.000 BUM Desa pada tahun 2019. Keberadaan usaha Desa seperti BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) dan lainnya, bukanlah hal yang baru dalam pembangunan aspek ekonomi di Desa. Sejak era orde baru, Desa sudah diarahkan untuk mengelola usaha sendiri, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah hasil dari usaha Desa yang sah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha. Kewenangan ini dipertegas melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Siaran Pers Koalisi Reformasi Birokrasi

Siaran Pers

Jakarta, Rabu 22 maret 2017

Jual Beli Jabatan: Pengkhianatan Nawacita dan Lunturnya Reformasi Birokrasi

Pada awal tahun 2017, publik dikagetkan dengan pemberitaan terkait jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Bupati dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai tersangka, sedangkan beberapa nama lainnya masih dalam proses penyelidikan.

Apalagi, DPR RI berniat melemahkan pengawasan terhadap perekrutan pegawai pemerintah dengan merevisi UU ASN, yang ditengarai akan menghapuskan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang baru berumur dua tahun. Padahal, bila ditilik kinerjanya, KASN sudah menangani 555 kasus, dimana sejumlah 406 sudah selesai dan sejumlah 149 kasus masih dalam proses penyelesaian.

Tentunya, kondisi tersebut mencoreng semangat Presiden Jokowi dalam mereformasi birokrasi seperti yang tertuang dalam Program Nawacita.

“2. (dua) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi ……….”
“4. (empat) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.”

Dari, dua agenda prioritas di atas seharunya menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk berkomitmen menguatkan sistem rekrutmen dan pengawasan yang profesional dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, & Nepotisme) demi terwujudnya ASN (Aparatur Sipil Negera) yang berkualitas.

Jika revisi UU ASN ini disahkan, lembaga KASN dihilangkan, maka akan berdampak pada:
1. Pelemahan fungsi pengawasan sistem merit akan membuka celah untuk menyuburkan kasus korupsi dan jual beli jabatan di daerah.
2. Pembubaran KASN akan menjadi preseden buruk terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan UU ASN secara konsisten yang telah masuk dalam agenda Nawacita Presiden.
3. Menurunkan kualitas layanan publik karena birokrasi tidak memiliki mindset pelayanan namun hanya sebatas loyalitas pada pimpinan.
4. Makin kuatnya intervensi politik dan politisasi ASN dan birokrasi, karena tugas KASN salah satunya adalah mengawasi netralitas ASN.

Atas hal tersebut maka, koalisi #reformasibirokrasi merekomendasikan:
1. Menindak tegas pemerintah pusat atau daerah yang terbukti melakukan jual-beli jabatan, karena akan berdampak pada mundurnya kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
2. Menolak pembubaran KASN seperti yang tertuang pada RUU ASN.
3. Memperkuat lembaga KASN dengan memperjelas kewenangan KASN dalam melaksanakan pengawasan.

KASN pun perlu dikuatkan melalui pendekatan knowledge based, dengan memprioritaskan pentingnya pemahaman tentang sistem merit melalui sosialisasi atau kampanye atas inisiatif, akuntabilitas, dan kemanfaatan sistem. Sehingga instansi pemerintah pusat dan daerah sadar dan paham pentingnya implementasi merit system dan mendapatkan keuntungan dari sana.

Contact Person:

Yenny Sucipto (Fitra), 0813-3311-1446

Rohidin Sudarno (PATTIRO), 0878-8584-2819