Dirgahayu Republik Indonesia ke 72

PATTIRO-WEB-HUTRI72-500PX

Kehormatan hidup bukanlah ditentukan seberapa tinggi pendidikan, seberapa banyak ijazah akademismu, seberapa banyak bintang-bintang jasa bertaburan di dadamu, tapi kehormatan hidup itu ada ketika namamu melekat di hati orang-orang sekitarmu, kerjamu bermanfaat untuk rakyat banyak, dan doamu tiap bangun tidur memohon agar hari ini lebih baik dari hari kemarin.

PATTIRO Selenggarakan Expert Meeting Final Program Pengkawalan Revisi UU ASN

PATTIRO_20170802EXPERTMEETINGRUUASNPada tanggal 2 Agustus 2017, PATTIRO menyelenggarakan kegiatan Expert Meeting di Hotel Akmani dengan tema “Kelembagaan Pengawas Penerapan Sistem Merit”. Kegiatan ini merupakan kegiatan final dari serangkaian kegiatan program Regulatory Review UU ASN yang telah dilaksanakan. Dari kegiatan ini akan dihasilkan policy paper final yang akan didiseminasikan kepada para decision maker terkait, yaitu KASN, Kemenpan, DPR, KSP dan BKN.

Acara ini menghadirkan Dr. Laode Rudita dan Dr Lina Miftahul Jannah sebagai expert reviewer. Dr. Laode Rudita mengemukakan, “Perubahan dari sistem tertutup menuju sistem terbuka tidak bisa langsung dilakukan dalam waktu singkat, melainkan butuh waktu cukup lama untuk melaksanakan tahapan-tahapan menuju perubahannya. UU ASN dirasa belum efektif dalam tiga tahun ini karena dari segi yuridis, peraturan turunan UU ASN belum lengkap.”

“KASN merupakan partner KPK yang bertugas memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang fokus pada manajemen kepegawaian. Jadi wajar apabila banyak pihak yang tidak nyaman dengan keberadaan KASN.” Dr. Laode menambahkan.

Dr. Lina Miftahul Jannah sangat mengapresiasi upaya PATTIRO yang telah menyusun policy paper mengenai revisi UU ASN. Beliau juga mengemukakan bahwa UU ASN telah melakukan reformasi yang luar biasa di bidang kepegawaian, karena telah mengamanatkan didirikannya KASN. Dan seyogyanya, KASN diberi kewenangan untuk menindak penyimpangan dalam sistem merit, agar kinerjanya lebih optimal.

Tonny Sitorus, Asisten Komisioner KASN menuturkan, “Tanggung jawab KASN dalam mengawasi aparatur di semua kabupaten dan kota se-Indonesia bukanlah hal mudah. Di sisi lain kapasitas SDM KASN saat ini sangat minim, tentunya sulit untuk menciptakan reformasi birokrasi yang maksimal dan ideal. Oleh karena itu KASN butuh dukungan CSO yang merupakan wakil dari masyarakat sipil untuk turut serta berkontribusi dalam mengawasi sistem merit di daerah. Harapannya PATTIRO dapat membantu kinerja KASN di daerah, karena PATTIRO memiliki jaringan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.”

Para expert reviewer dan expert juga memberikan masukan terhadap policy paper terkait teori, data dan langkah implementatif dalam draft policy paper yang dipaparkan oleh Sad Dian Utomo (Senior Researcher PATTIRO). Pasca kegiatan expert meeting, PATTIRO akan memfinalisasikan policy paper berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh dari kegiatan expert meeting ini.

PATTIRO Selenggarakan Kegiatan Pelatihan CSO dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah untuk Penanggulangan Tuberkulosis

IMG20170728102239Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2016, Indonesia menduduki peringkat ke dua di bawah India penderita TB terbanyak. Angka ini cukup memprihatinkan mengingat TB merupakan salah satu penyakit menular yang penularannya bisa sangat cepat melalui udara dan tanpa bisa diketahui secara langsung oleh penderitanya. Salah satu kontribusi yang dilakukan oleh PATTIRO untuk ikut serta dalam penangulangan TB di Indonesia adalah memberikan capacity building kepada CSO untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran dan advokasi anggaran untuk penanggulangan TB di daerah. PATTIRO menyelenggarakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran bagi CSO secara paralel di 4 daerah, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jember, Kota Surakarta, dan Kota Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh pegiat dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu kesehatan.

Direktur PATTIRO, Maya Rostanty menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas CSO untuk melakukan advokasi penanggulangan TB dalam perencanaan dan penganggaran serta mendorong partisipasi aktif CSO dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. “Melalui peningkatan kapasitas ini diharapkan CSO dapat terlibat aktif dalam penanggulangan TB dengan cara mendorong adanya kebijakan anggaran di daerah. Kami mengharapkan dengan adanya kegiatan ini organisasi masyarakat sipil dapat memainkan perannya dengan cara berpartisipasi memberikan rekomendasi kebijakan dan anggaran untuk penanggulangan TB kepada Pemda”, tuturnya.

Di dalam pelatihan yang diselenggarakan selama 4 hari ini, peserta diberikan materi mengenai TB dan penanggulangannya, APBD dan keterkaitannya dengan pelayanan kesehatan, azas dan prinsip APBD, siklus APBD, analisis APBD, serta bagaimana melakukan advokasi anggaran untuk TB. “Peserta diberikan pengetahuan melakukan praktek analisis anggaran agar hasil analisis ini nantinya menjadi bahan rekomendasi kebijakan anggaran untuk penanggulangan TB”, ujar Asiswanto, Fasilitator Lokal Kabupaten Jember.

Dari hasil praktek analisis yang dilakukan oleh peserta pelatihan di Kabupaten Jember ditemukan Kebijakan TB dalam RPJMD masih belum “konkrit” dan masih sangat “umum” dalam visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan bahkan program prioritas daerah. Meskipun ada upaya pemerintah untuk meningkatkan “derajat kesehatan” masyarakat melalui peningkatan perbaikan SPM Kesehatan yang didalamnya terdapat target terkait TB. Temuan lain adalah belum adanya program/kegiatan yang spesifik untuk penanggulangan TB di Kabupaten Jember, padahal Kabupaten Jember menduduki peringkat kedua penderita TB terbanyak di provinsi Jawa Timur. “Sebagai CSO semua sudah terlibat, akan tetapi satu hal yang perlu digiatkan lagi adalah kerjasama. TOSS TB bukan hanya slogan, tapi sebuah ungkapan yang luar biasa untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat terlibat pro aktif bekerjasama menanggulangi TB”, ujar Emi salah satu peserta pelatihan di Kabupaten Jember.

Senada dengan Emi, dr. Hendro Ketua PPM Jember menyatakan terdapat tiga elemen penting untuk bekerja bersama-sama menanggulangi TB, yakni pemerintah, CSO, dan sektor privat. “Masing-masing elemen memiliki peran dan tugas yang saling mendukung. Ketiganya dapat duduk bersama merumuskan kebijakan dan solusi yang efektif untuk menanggulangi TB”, ujar dr. Hendro.

Tindak lanjut dari pelatihan ini, PATTIRO akan memberikan pendampingan kepada CSO untuk menyusun rekomendasi kebijakan anggaran dan pertemuan-pertemuan CSO yang mendukung kerja advokasi. (FM)