Kapitalisasi Politik Wakil Rakyat

gambar dari jalahati.blogspot.comPemilu tahun 2009 merupakan pemilu pertama yang mengeluarkan biaya paling besar, baik biaya yang ditanggung secara langsung oleh para calon legislatif ataupun biaya yang ditanggung oleh partai politik. Hal ini terjadi karena pada pemilu tahun-tahun sebelumnya masyarakat merasa tertipu dan hanya dijadikan objek para calon untuk lebih leluasa dalam mengakses sumberdaya yang ada di pemerintah untuk kepentingan pribadi dan partai poliknya.

Saat ini kinerja anggota dewan sangat perlu dipertanyakan. Mereka punya tanggungjawab besar sebagai wakil rakyat di kursi parlemen. Kinerja mereka sangat menentukan bagi nasib rakyat yang diwakilinya. Namun selama ini belum pernah ada, baik anggota dewan yang secara langsung mamupun melalui partai politiknya menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya terhadap konstituen yang diwakilinya. Bahkan anggota dewan periode 2009-2014 ini cenderung bersikap acuh dan semau gue.

Pemilu langsung hakekatnya adalah sebuah proses untuk melahirkan dinamika politik lokal yang lebih demokratis, bertanggungjawab, partisipasif dan transparan sesuai dengan nilai-nilai politik lokal yang tumbuh dan berkembang di daerah. Tapi dewasa ini proses ini mulai banyak dipermasalahkan, bahkan karena begitu banyak kesalahan dan kekurangan dari pemilihan yang telah dilaksanakan sebelumnya seperti konflik yang terjadi baik sebelum pemilihan maupun setelah pemilihan, biaya yang dikeluarkan teramat tinggi.

Pembaruan demokrasi lokal mencita-citakan agar kita mengedepankan figur, pribadi yang pantas diteladani karena pengorbanannya bagi semua orang tanpa membedakan agama, suku, ataupun golongan. Tetapi ketika figur diganti dengan uang, pemilu kita telah menjadi ajang kapitalisasi politik untuk keuntungan finansial dan kekuasaan oleh banyak pihak di antara kita. Dan dalam hal tersebut, kita telah menciptakan semacam ‘ruang kosong tidak bertuan’ dalam motivasi politik, karena norma, moral, dan etika politik menjadi lemah. Ruang kosong itu dibanjiri pebisnis politik di DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah, semisal pengusaha dan artis yang selalu glamor. Cita-cita demokratisasi politik yang menjadi harapan dapat mensejahterakan rakyat bisa jadi hanya pepesan kosong yang tidak akan pernah terwujud dalam kenyataan demokrasi lokal.

Tidaklah mengherankan jika perilaku anggota dewan saat ini lebih mementingkan diri pribadi dan golongannya sendiri dibandingkan memikirkan masyarakat/rakyat yang diwakilinya. Pemikiran untuk mengembalikan modal dalam proses pemilihan akan lebih dikedepankan, dan upaya-upaya layaknya seorang mafia pun dilakukan. Mereka akan lebih santai menjawab kritikan dan masukan yang munculnya dari masyarakat. Dan akibat proses tersebut, saat ini hanyalah kesadaran masyarakat yang dapat kita harapkan, terutama kesadaran politik yang akan berdampak terhadap kesejahteraan dan masa depan publik.

Leave a Reply