PATTIRO Selenggarakan Kegiatan Pelatihan CSO dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah untuk Penanggulangan Tuberkulosis

IMG20170728102239Berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2016, Indonesia menduduki peringkat ke dua di bawah India penderita TB terbanyak. Angka ini cukup memprihatinkan mengingat TB merupakan salah satu penyakit menular yang penularannya bisa sangat cepat melalui udara dan tanpa bisa diketahui secara langsung oleh penderitanya. Salah satu kontribusi yang dilakukan oleh PATTIRO untuk ikut serta dalam penangulangan TB di Indonesia adalah memberikan capacity building kepada CSO untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran dan advokasi anggaran untuk penanggulangan TB di daerah. PATTIRO menyelenggarakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran bagi CSO secara paralel di 4 daerah, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jember, Kota Surakarta, dan Kota Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh pegiat dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu kesehatan.

Direktur PATTIRO, Maya Rostanty menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas CSO untuk melakukan advokasi penanggulangan TB dalam perencanaan dan penganggaran serta mendorong partisipasi aktif CSO dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. “Melalui peningkatan kapasitas ini diharapkan CSO dapat terlibat aktif dalam penanggulangan TB dengan cara mendorong adanya kebijakan anggaran di daerah. Kami mengharapkan dengan adanya kegiatan ini organisasi masyarakat sipil dapat memainkan perannya dengan cara berpartisipasi memberikan rekomendasi kebijakan dan anggaran untuk penanggulangan TB kepada Pemda”, tuturnya.

Di dalam pelatihan yang diselenggarakan selama 4 hari ini, peserta diberikan materi mengenai TB dan penanggulangannya, APBD dan keterkaitannya dengan pelayanan kesehatan, azas dan prinsip APBD, siklus APBD, analisis APBD, serta bagaimana melakukan advokasi anggaran untuk TB. “Peserta diberikan pengetahuan melakukan praktek analisis anggaran agar hasil analisis ini nantinya menjadi bahan rekomendasi kebijakan anggaran untuk penanggulangan TB”, ujar Asiswanto, Fasilitator Lokal Kabupaten Jember.

Dari hasil praktek analisis yang dilakukan oleh peserta pelatihan di Kabupaten Jember ditemukan Kebijakan TB dalam RPJMD masih belum “konkrit” dan masih sangat “umum” dalam visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan bahkan program prioritas daerah. Meskipun ada upaya pemerintah untuk meningkatkan “derajat kesehatan” masyarakat melalui peningkatan perbaikan SPM Kesehatan yang didalamnya terdapat target terkait TB. Temuan lain adalah belum adanya program/kegiatan yang spesifik untuk penanggulangan TB di Kabupaten Jember, padahal Kabupaten Jember menduduki peringkat kedua penderita TB terbanyak di provinsi Jawa Timur. “Sebagai CSO semua sudah terlibat, akan tetapi satu hal yang perlu digiatkan lagi adalah kerjasama. TOSS TB bukan hanya slogan, tapi sebuah ungkapan yang luar biasa untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat terlibat pro aktif bekerjasama menanggulangi TB”, ujar Emi salah satu peserta pelatihan di Kabupaten Jember.

Senada dengan Emi, dr. Hendro Ketua PPM Jember menyatakan terdapat tiga elemen penting untuk bekerja bersama-sama menanggulangi TB, yakni pemerintah, CSO, dan sektor privat. “Masing-masing elemen memiliki peran dan tugas yang saling mendukung. Ketiganya dapat duduk bersama merumuskan kebijakan dan solusi yang efektif untuk menanggulangi TB”, ujar dr. Hendro.

Tindak lanjut dari pelatihan ini, PATTIRO akan memberikan pendampingan kepada CSO untuk menyusun rekomendasi kebijakan anggaran dan pertemuan-pertemuan CSO yang mendukung kerja advokasi. (FM)

Dukung Pemberantasan TB, PATTIRO Jalin Kerjasama Dengan KNCV

1621518ThinkstockPhotos-509231332780x390Penderita tuberculosis (TB) di Indonesia menempati peringkat dua dunia, hal itu berdasarkan laporan Tuberkulosis Global 2014 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah direvisi di tahun 2015. Data tersebut menyebutkan bahwasanya data kasus di Indonesia meningkat 10% terhadap kasus seluruh kasus di dunia, yakni satu juta kasus baru per tahun.

Data tersebut menunjukan betapa daruratnya kesehatan di Indonesia, apalagi TB merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit jantung dan saluran pernapasan, penyakit TB juga tidak memilih usia dalam menyerang dan ia menjadi penyakit nomor wahid bagi penyakit infeksi.

Keadaan mengkhawatirkan itu bukan tanpa penanggulangan, sudah sejak 1969 pemberantasan TB paru dilangsungkan, sayangnya hasil yang ditunjukan belum memuaskan. Dari itu, Kementrian Kesehatan RI tidak ingin ketidakpuasan terus berlanjut. Maka sejak 2016, kepedulian terhadap pemberantasan TB terus ditingkatkan dengan mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan anggaran yang memihak pada pemberantasan TB.

Bentuk lain dari keseriusan Kemenkes RI ialah, dengan penguatan peran dan partisipasi masyarakat melalui monitorin warga, audit sosial dan serangkain upaya pengawasan lainnya. 

Dalam rangka mendukung langkah pemerintah, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyatakan diri siap ikut berperan aktif dalam memberantas TB, “Memberantas TB tidak cukup pemerintah seorang, perlu dukungan dari berbagai komponen masyarakat, dan kami dari organisasi masyarakat sipil siap mempercepat pemberantasan TB,” tutur Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya Rosatanty.

Maya mengatakan, bersama Yayasan KNCV, PATTIRO akan mengadvokasi beberapa Pemerintah Daerah untuk segera menyusun aturan daerah mengenai TB, yakni Bandung, Jayapura, Jember dan Solo.

Selain advokasi, PATTIRO juga akan melakukan peningkatan kapasitas kepada CSO untuk dapat ikut melakukan advokasi anggaran daerah terkait penanggulan TB, ““Semoga dalam tiga bulan bisa terlihat hasilnya,” tandas Maya.

(AR)

Penderita tuberculosis (TB) di Indonesia menempati peringkat dua dunia, hal itu berdasarkan laporan Tuberkulosis Global 2014 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah direvisi di tahun 2015. Data tersebut menyebutkan bahwasanya data kasus di Indonesia meningkat 10% terhadap kasus seluruh kasus di dunia, yakni satu juta kasus baru per tahun.

 

Data tersebut menunjukan betapa daruratnya kesehatan di Indonesia, apalagi TB merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit jantung dan saluran pernapasan, penyakit TB juga tidak memilih usia dalam menyerang dan ia menjadi penyakit nomor wahid bagi penyakit infeksi.

 

Keadaan mengkhawatirkan itu bukan tanpa penanggulangan, sudah sejak 1969 pemberantasan TB paru dilangsungkan, sayangnya hasil yang ditunjukan belum memuaskan. Dari itu, Kementrian Kesehatan RI tidak ingin ketidakpuasan terus berlanjut. Maka sejak 2016, kepedulian terhadap pemberantasan TB terus ditingkatkan dengan mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan anggaran yang memihak pada pemberantasan TB.

 

Bentuk lain dari keseriusan Kemenkes RI ialah, dengan penguatan peran dan partisipasi masyarakat melalui monitorin warga, audit sosial dan serangkain upaya pengawasan lainnya. 

 

Dalam rangka mendukung langkah pemerintah, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyatakan diri siap ikut berperan aktif dalam memberantas TB, “Memberantas TB tidak cukup pemerintah seorang, perlu dukungan dari berbagai komponen masyarakat, dan kami dari organisasi masyarakat sipil siap mempercepat pemberantasan TB,” tutur Direktur Eksekutif PATTIRO, Maya Rosatanty.

 

Maya mengatakan, bersama Yayasan KNCV, PATTIRO akan mengadvokasi beberapa Pemerintah Daerah untuk segera menyusun aturan daerah mengenai TB, yakni Bandung, Jayapura, Jember dan Solo.

 

Selain advokasi, PATTIRO juga akan melakukan peningkatan kapasitas kepada CSO untuk dapat ikut melakukan advokasi anggaran daerah terkait penanggulan TB, ““Semoga dalam tiga bulan bisa terlihat hasilnya,” tandas Maya.